Periklanan Dan Pelanggaran Iklan Di Jalan

NAMA  : AMALIA DWI SEPTIANA

NIM      : 01219075

KELAS : MANAJEMEN A

DOSEN : Hj.I.G.A.Aju Nitya Dharmani, SST,SE,MM

Matkul : Etika Bisnis

BAB I

PENDAHULUAN

 

1.1       Latar Belakang

 

Pemasaran merupakan salah satu urat nadi dalam proses bisnis. Segala macam produksi, output dengan hasil terbaik pun tidak akan optimal diserap oleh konsumen jika tidak melakukan kegiatan pemasaran atau memiliki pemasaran yang bagus. Berbagai macam cara dapat dilakukan dalam memasarkan suatu produk sehingga sampai di tangan konsumen. Salah satu yang memiliki peranan penting saat ini adalah penggunaan iklan. Iklan atau periklanan merupakan bagian tak terpisahkan dari bisnis modern. Iklan dianggap sebagai metode yang ampuh untuk menyebarluaskan informasi kepada khalayak mengenai suatu produk yang dihasilkan dalam bisnis.

Aneka ragam iklan mulai dari yang ditayangkan secara tradisional melalui media-media cetak maupun melalui media yang lebih modern seperti radio, televisi dan internet. Kesemuanya itu sedikit banyak telah meningkatkan penjualan dari produk yang telah ditawarkan oleh suatu unit usaha. Dibalik keberhasilan iklan dalam mendongkrak penjualan produk dalam bisnis, terselip beberapa permasalahan yang bermuara pada persoalan etika. Etika yang dimaksud disini adalah dari content serta visualisasi iklan tersebut yang dianggap sebagai pembodohan serta penipuan terhadap konsumen, merusak fasilitas, memasang iklan ditempat yang tidak seharusnya, dan sebagainya.

 

1.2         Rumusan Masalah

 

1.2.1           Bagaimana contoh iklan yang melanggar UU/Perda yang dilihat di jalan ?

1.2.2           Bagaimana iklan etis yang dapat dijumpai di jalan ?

 

BAB II

ANALISA

 

2.1 Landasan Teori

 

2.1.1 Periklanan

 

Periklanan merupakan salah satu alat yang paling umum digunakan perusahaan untuk mengarahkan komunikasi persuasif pada pembeli sasaran dan masyarakat. Periklanan pada dasarnya adalah bagian dari kehidupan industri modern. Kehidupan dunia modern saat ini sangat tergantung pada iklan.

Tanpa iklan para produsen dan distributor tidak akan dapat menjual produknya, sedangkan disisi lain para pembeli tidak akan memiliki informasi yang memadai mengenai produk barang dan jasa yang tersedia di pasar. Apabila hal itu terjadi maka industri dan perekonomian modern pasti akan lumpuh. Apabila sebuah perusahaan ingin mempertahankan tingkat keuntungannya, maka ia harus melangsungkan kegiatan periklanan secara memadai dan terus-menerus.

Periklanan terfokus pada media massa seperti surat kabar, televisi, radio dan papan iklan. Periklanan menawarkan keunggulan signifikan diatas teknik promosional lainnya. Periklanan dapat menjangkau beribu-ribu pemirsa. Meskipun orang sering kaget saat mendengar harga iklan yang bernilai ratusan ribu rupiah per detik tayangan, tetapi sebenarnya dapat dibayangkan berapa jumlah pemirsa yang sanggup dijangkau lewat iklan tersebut.

Banyak konsumen yang menaruh kadar prestis kepada media massa yang digunakan dalam periklanan. Merupakan kenyataan sederhana bahwa sebuah produk yang di iklankan secara nasional dapat mengukur citra produk tersebut.

Inti dari periklanan itu sendiri merupakan suatu alat yang digunakan oleh pembeli/ penjual, setiap orang termasuk lembaga non laba atau dengan kata lain, periklanan dapat dipandang sebagai kegiatan pemasaran kepada suatu kelompok masyarakat baik secara lisan maupun dengan penglihatan suatu produk, jasa atau ide.

 

2.1.2 Fungsi Iklan

 

Seiring pertumbuhan ekonomi iklan menjadi sangat penting karena konsumen potensial akan memperhatikan iklan dari produk yang dibelinya. Menurut Terence A. Shimp (2003), secara umum periklanan mempunyai fungsi komunikasi yang paling penting bagi perusahaan bisnis dan organisasi lainnya yaitu:

 

1.      Informing (memberi informasi) membuat konsumen sadar (aware) akan merek-merek baru, serta memfasilitasi penciptaan citra merek yang positif. 

2.      Persuading (mempersuasi) iklan yang efektif akan mampu mempersuasi (membujuk) pelanggan untuk mencoba produk atau jasa yang diiklankan. 

3.      Reminding (mengingatkan) iklan menjaga agar merek perusahaan tetap segar dalam ingatan para konsumen. Periklanan yang efektif juga meningkatkan minat konsumen terhadap merek yang sudah ada dan pembelian sebuah merek yang mungkin tidak akan dipilihnya. 

4.      Adding Value (memberikan nilai tambah) Periklanan memberikan nilai tambah pada merek dengan mempengaruhi persepsi konsumen. Periklanan yang efektif menyebabkan merek dipandang lebih elegan, bergaya, bergengsi dan lebih unggul dari tawaran pesaing. 

5.      Assisting (mendampingi) peran utama periklanan adalah sebagai pendamping yang memfasilitasi upaya-upaya lain dari perusahaan dalam proses komunikasi pemasaran. Sebagai contoh, periklanan mungkin digunakan sebagai alat komunikasi untuk meluncurkan promosi-promosi penjualan seperti kupon-kupon dan undian. Peran penting lain dari periklanan adalah membantu perwakilan dari perusahaan.

 

2.1.3 Pengaturan Periklanan Di Indonesia

 

Industri periklanan nasional yang berpadanan dengan tuntutan kebutuhan komunikasi dan pemasaran dunia, akan senantiasa membutuhkan upaya-upaya yang aktif, positif dan kreatif dari segenap komponennya.

Dalam kiprahnya, usaha periklanan akan senantiasa turut berperan melaksanakan pembangunan sesuai dengan cita-citanya dan falsafah bangsa, maupun amanat dari isi dan jiwa konstitusi negara. Karena itu segala sumber daya periklanan perlu senantiasa dibina, diarahkan dan dimanfaatkan sebagai komponen penting dari aset nasional. Sebagai komponen dan aset nasional, periklanan harus secara aktif, positif dan kreatif, terus membuktikan dirinya sebagai pemicu dan pemacu dinamika pembangunan bangsa dan negara.

Adapun tata krama dan tata cara periklanan di Indonesia diatur lebih jelas dalam hukum positif, antara lain :

1.      UUPK;

2.      Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang PERS;

3.      Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran;

4.      Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;

5.      Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan;

6.      Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan;

7.      Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 368/Men.Kes/ SK/IV/1994 tentang Pedoman Periklanan Obat Bebas, Obat Tradisional, Alat Kesehatan, Kosmetika, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dan Makanan-Minuman;

2.1.4 Pengontrolan terhadap iklan

 

Dalam bisnis periklanan, perlulah adanya kontrol tepat yang dapat mengimbangi kerawanan tersebut. Pengontrolan ini terutama harus dijalankan dengan tiga cara berikut ini :

a.            Kontrol oleh pemerinah

Tugas penting bagi pemerintah, harus melindungi masyarakat konsumen terhadap keganasan periklanan.

 

Di Amerika Serikat instansi-instansi pemerintah mengawasi praktek periklanan dengan cukup efisien, antara lain melalui Food and Drug Administration dan Federal Trade Commission. Di Indonesia iklan diawasi oleh Direktorat Jendral Pengawasan Obat dan Makanan (POM) dari Departemen Kesehatan.

 

b.            Kontrol oleh para pengiklan

Cara paling ampuh untuk menanggulangi masalah etis tentang periklanan adalah pengaturan diri (self regulation) oleh dunia periklanan. Biasanya dilakukan dengan menyusun sebuah kode etik, sejumlah norma dan pedoman yang disetujui oleh para periklan, khususnya oleh asosiasi biro-biro periklanan.

 

Jika suatu kode etik disetujui, tentunya pelaksanaannya harus diawasi juga. Di Indonesia pengawasan kode etik ini dipercayakan kepada Komisi Periklanan Indonesia.

 

c.            Kontrol oleh masyarakat

Masyarakat luas tentu harus diikutsertakan dalam mengawasi mutu etis periklanan. Dengan mendukung dan menggalakkan lembaga-lembaga konsumen, kita bisa menetralisasi efek-efek negatif dari periklanan.

 

Laporan-laporan oleh lembaga konsumen tentang suatu produk atau jasa sangat efektif sebagai kontrol atas kualitasnya dan serentak juga atas kebenaran periklanan.

 

Selain itu, ada juga cara yang lebih positif untuk meningkatkan mutu etis dari iklan dengan memberikan penghargaan kepada iklan yang di nilai paling baik. Di Indonesia ada Citra Adhi Pariwara yang setiap tahun dikeluarkan oleh Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia.

2.1.5 Penilaian etis terhadap iklan

 

Ada empat faktor yang selalu harus dipertimbangkan dalam menerapkan prinsip-prinsip etis jika kita ingin membentuk penilaian etis yang seimbang tentang iklan.

a.       Maksud si pengiklan

Jika maksud si pengiklan tidak baik, dengan sendirinya moralitas iklan itu menjadi tidak baik juga. Jika maksud si pengiklan adalah membuat iklan yang menyesatkan, tentu iklannya menjadi tidak etis.

 

Sebagai contoh: iklan tentang roti Profile di Amerika Serikat, yang menyatakan bahwa roti ini bermanfaat untuk melangsingkan tubuh, karena kalorinya kurang dibandingkan dengan roti merk lain. Tapi ternyata, roti Profile ini hanya diiris lebih tipis. Jika diukur per ons, roti ini sama banyak kalorinya dengan roti merk lain.

 

b.      Isi iklan

 

Menurut isinya, iklan harus benar dan tidak boleh mengandung unsur yang menyesatkan. Iklan menjadi tidak etis pula, bila mendiamkan sesuatu yang sebenarnya penting. Namun demikian, kita tidak boleh melupakan bahwa iklan diadakan dalam rangka promosi. Karena itu informasinya tidak perlu selengkap dan seobyektif seperti seperti laporan dari instansi netral.

 

Contohnya : iklan tentang jasa seseorang sebagai pembunuh bayaran. Iklan semacam itu tanpa ragu-ragu akan ditolak secara umum.

 

c.       Keadaan publik yang tertuju

 

Yang dimengerti disini dengan publik adalah orang dewasa yang normal dan mempunyai informasi cukup tentang produk atau jasa yang diiklankan.

 

Perlu diakui bahwa mutu publik sebagai keseluruhan bisa sangat berbeda. Dalam masyarakat dimana taraf pendidikan rendah dan terdapat banyak orang sederhana yang mudah tertipu, tentu harus dipakai standar lebih ketat daripada dalam masyarakat dimana mutu pendidikan rata-rata lebih tinggi atau standar ekonomi lebih maju.

 

Contohnya : Iklan tentang pasta gigi, dimana si pengiklan mempertentangkan odol yang biasa sebagai barang yang tidak modern dengan odol barunya yang dianggap barang modern. Iklan ini dinilai tidak etis, karena bisa menimbulkan frustasi pada golongan miskin dan memperluas polarisasi antara kelompok elite dan masyarakat yang kurang mampu.

 

d.      Kebiasaan di bidang periklanan

 

Periklanan selalu dipraktekkan dalam rangka suatu tradisi. Dalam tradisi itu orang sudah biasa dengan cara tertentu disajikannya iklan. Dimana ada tradisi periklanan yang sudah lama dan terbentuk kuat, tentu masuk akal saja bila beberapa iklan lebih mudah di terima daripada dimana praktek periklanan baru mulai dijalankan pada skala besar.

 

Seperti bisa terjadi juga, bahwa di Indonesia sekarang suatu iklan dinilai biasa saja sedang tiga puluh tahun lalu pasti masih mengakibatkan banyak orang mengernyitkan alisnya.

2.1.6 Contoh Pelanggaran Iklan

 

1.      Indosat

Siapa bilang iklan billboard atau poster tidak dapat dikecam seperti iklan di televisi? KPI memang tidak memiliki wewenang untuk membatasi iklan poster atau billboard. Namun, masyarakat bisa melakukannya.

Sama seperti iklan Indosat versi liburan ke Australia ini. Di dalam iklan poster tersebut terdapat headline “Liburan ke Aussie lebih mudah dibanding ke Bekasi.” Sontak headline tersebut membuat warga Bekasi geram. Bahkan, urusan ini hampir dibawa ke ranah hukum oleh sejumlah ormas yang berunjuk rasa di depan kantor Indosat Bekasi.

Iklan tersebut dianggap menghina warga Bekasi. Pihak Indosat sendiri telah meminta maaf dan memutuskan kontrak dengan agency yang membuat iklan tersebut.

2.      Cat Avian

Skenario iklan ini adalah seorang pria yang baru saja mengecat kursi lalu hendak memasang kertas bertuliskan “Awas Cat Basah” tapi justru kertasnya terbang. Kemudian, datang seorang wanita yang langsung duduk di kursi yang baru dicat. Setelah pria itu menunjukkan kertas tulisan “Awas Cat Basah”, sang wanita langsung bangkit dan mengibaskan roknya untuk melihat bagian belakang rok.

Maksud iklan ini adalah mengunggulkan Cat Avian yang mudah kering. Akan tetapi, iklan yang melanggar etika ini justru ditegur oleh KPI lantaran menampilkan close up paha model wanita yang membuat penonton salah fokus.

3.      Mie Sedaap Versi Ayamku

Pernah melihat iklan Mie Sedaap versi “Ayamku”? Di iklan tersebut ada seorang anak bernama Adi yang menanyakan keberadaan ayam peliharaannya setelah menyentap mie instan rasa kaldu ayam.

Namun, dalam iklan tersebut terdapat scene di mana seorang guru berbicara sambil membawa sebungkus Mie Sedaap. Di atas kepala guru tersebut terdapat seekor ayam yang kemungkinan besar adalah animasi. Iklan ini dianggap melecehkan profesi seorang guru. Akhirnya, KPI melayangkan teguran kepada perusahaan produk tersebut untuk memperbaiki iklan itu.

2.2 Pembahasan

2.2.1 Contoh Pelanggaran Iklan di Jalan

Gambar 1 : Iklan terpasang di pohon

Gambar 2 : Iklan terpasang di tiang listrik

Gambar 3 : Iklan terpasang di pipa air hujan sebuah rumah

 

Ulasan :

1.      (Gambar 1) Menempelkan spanduk tanah kavling pada pohon

2.      (Gambar 2) Menempelkan brosur kertas jasa sedot WC dan badut di tiang listrik

3.      (Gambar 3) Menempelkan brosur kertas jasa sedot WC dan badut di pipa air hujan sebuah rumah

Hal tersebut sudah melanggar Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Pajak Reklame mengenai Larangan Penyelenggaraan Reklame yang berbunyi “Dilarang menempatkan atau memasang Reklame Selebaran pada tembok- tembok, pagar, pohon, tiang listrik, tiang telepon dan sejenisnya”.

 

2.2.2 Contoh Iklan di Jalan yang Benar

 

Berdasarkan peraturan walikota Surabaya Nomor 70 Tahun 2010 tentang “Perhitungan Nilai Sewa Reklame” maka reklame boleh dipasang dengan ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan peraturan walikota.

 

Sumber :

 

https://dokumen.tips/documents/makalah-periklanan-dan-etika-dalam-bisnis.html

http://www.pendidikanekonomi.com/2013/02/pengertian-dan-fungsi-periklanan.html

http://www.lontar.ui.ac.id/file?file=digital/131151-T+27447-Tinjauan+yuridis-Metododlogi.pdf

Elina Narotama Bab 10 Etis Peiklanan

https://bacaterus.com/iklan-yang-melanggar-etika/

https://jdih.surabaya.go.id/pdfdoc/perwali_530.pdf

 #bangganarotama #febunnaraya #prodimanajemen #universitasnarotama #dosenkuayurai #etikabisnis #etikaperiklanan #missmanagement

Kejahatan dan Korupsi Pada Korporasi

 

Nama               : Amalia Dwi Septiana

NIM                : 01219075

Kelas               : Manajemen A

Semester          : 4

Mata Kuliah    : Etika Bisnis

Dosen              : Hj.I.G.A.Aju Nitya Dharmani, SST,SE,MM

BAB I

PENDAHULUAN

 

1.1 Latar Belakang

Korporasi sebagai entitas usaha yang hadir dalam kehidupan masyarakat memberikan sumbangan signifikan dalam pembangunan ekonomi, hampir di sebagian negara maju terdapat suatu korporasi besar yang menopang pembangunan nasional negara tersebut, melalui kegiatan kegiatan perekonomian yang menyerap sektor ketenagakerjaan dan membantu pemerintah mensejahterakan perekonomian rakyatnya. Namun tidak banyak yang memahi bahwa sesungguhnya korporasi tidak memliki wujud nyata seperti manusia karena awalnya korporasi adalah nomenklatur yang dipopulerkan oleh para pebisnis dan ekonom untuk mengemas entitas bisnis dalam tranksaksi perdagangan. Kendati korporasi tidak berwujud namun adalah fakta umum sebagian besar masyarakat menerima dan memahami bahwa korporasi bisa melakukan kegiatan yang langsung dapat dirasakan oleh masyarakat.

Pada kenyataannya kegiatan Korporasi membutuhkan manusia untuk merealisasikan rencana dan atau strategi bisnisnya, apapun korporasinya baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum tentunya difasilitasi oleh pengurus maupun karyawan dan atau kuasanya, karena korporasi sebagai suatu badan secara nyata tidak mempunyai wujud yang jelas sebagaimana manusia. Dan sebab itu korporasi selalu membutuhkan manusia untuk mewujudkan kegiatan dan kepentingan usahanya. Permasalahan kemudian timbul ketika pada kenyataannya disamping korporasi korporasi yang bermanfaat bagi masyarakat, tidak sedikit dari korporasi melakukan kejahatan.

 

BAB 2

PEMBAHASAN

 

2.1 Definisi Kejahatan Korporasi

Rumusan secara tegas mengenai Kejahatan Korporasi tidak diatur secara yuridis formil, karenanya sebagai upaya memahami pengertian utuh mengenai kejahatan korporasi terlebih dahulu dijelaskan secara parsial pengertian dari kejahatan dan korporasi itu sendiri dengan mengacu pada beberapa sumber hukum sekunder maupun primer antara lain sebagai berikut:

Menurut Kartono, sebagaimana dijelaskan oleh Prof. Muladi dan Prof. Barda Nawawi Arief dalam buku Teori-teori dan Kebijakan Pidana (Bandung: PT Alumni, 1998) pada halaman 4, menjelaskan Kejahatan secara sosiologis yakni:

Semua ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosial psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercantum dalam undang-undang pidana).

Selain itu, definisi kejahatan juga dijelaskan oleh Larry J. Siegel dan John L. Worral dalam bukunya Essentials of Criminal Justice, 11th Edition, (USA: Cengage Learning, 2017), yang pada halaman 31 mendefinisikan Kejahatan sebagai berikut:

Crime is a violation of socieal rules of behavior as interpreted and expressed by criminal legal code created by people holding social and political power. Individuals who violate these are subject to sanctions by state authority, social stigma and loss of status. (Kejahatan adalah sebuah pelanggaran aturan sosial dalam berprilaku sebagaimana yang ditafsirkan dan di ekspresikan dalam hukum pidana yang dibuat oleh orang-orang yang memegang kekuasaan politik. Individu yang melanggar aturan ini dikenakan sanksi oleh otoritas negara, stigma sosial dan kehilangan status)

Berdasarkan kedua penjelasan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa kejahatan dalam perspektif pidana adalah semua tindakan, perbuatan dan tingkah laku yang secara sosial, ekonomis dan politis melanggar ketentuan hukum pidana, yang dapat dikenakan sanksi berupa pemidanaan oleh negara dan sanksi sosial dalam masyarakat.

Selanjutnya merujuk pada pengertian Korporasi berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) UU Tipikor maupun Pasal 1 Ayat (1) Peraturan MA RI 13/2016 dirumuskan dengan pengertian sama sesuai kutipan berikut: “Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”.

Terkait hal tersebut oleh karena belum ada pengertian yang jelas secara yuridis formil yang mendefinisikan mengenai kejahatan korporasi, maka untuk memahami hal tersebut terlebih dahulu akan diuraikan pendapat-pendapat ahli mengenai kejahatan korporasi termasuk dengan mengaitkan dengan pengertian tindak pidana korporasi sebagaimana diatur dalam regulasi.

Menurut Prof. Bismar Nasution dalam artikel Kejahatan Korporasi dan Pertanggungjawabannya sebagaimana dipublikasikan dalam website dengan alamat https://bismarnasution.com/kejahatan-korporasi-dan-pertanggungjawabannya/, yang di akses pada tangal 4 Agutus 2018, pengertian Kejahatan Korporasi pada pokoknya merujuk pendapat Sally Simson dalam Corporate Crime, Law and Social Control (New York: Cambridge University Press, 2002) yang menjelaskan:

Kejahatan Korporasi merupakan bagian dari white collar crime. Pengertian kejahatan Korporasi yang paling mudah untuk dimengerti adalah pengertian yang ditawarkkan oleh Braithwaite. Kejahatan Korporasi menurut pengertian yang diberikan oleh Braithwaite adalah perbuatan dari suatu korporasi, atau pegawainya yang bertindak untuk korporasi, dimana perbuatan tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum.

Selain pendapat tersebut, menurut Dr. Hasbullah F. Sjawie S.H., LL.M., M.M dalam bukunya Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, (Jakarta: Kencana, 2017) pada halaman 273 menjelaskan secara tidak langsung pengertian dan lingkup kejahatan korporasi dengan merumuskan pengertian tindak pidana korporasi yaitu:

“….. perbuatan yang dilakukan oleh direksi dan atau pegawai dari suatu korporasi pada setiap tingkatannya yang menjalankan tugas dan fungsi serta bisa dianggap bertindak mewakili korporasi yang dapat mengakibatkan tanggungjawab pidana, baik kepada korporasinya maupun bersama dengan pegawainya secara pribadi …..”

Terkait dengan beberapa pendapat di atas, untuk melengkapi pemahaman mengenai kejahatan korporasi secara menyeluruh, maka perlu memperhatikan pengertian Tindak Pidana oleh Korporasi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan MA RI 13/2016 sesuai kutipan berikut:

Tindak pidana oleh Korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi di dalam maupun di luar Lingkungan Korporasi.

Berdasarkan rujukan pendapat ahli serta dengan mengacu pada Pasal 3 Peraturan MA RI 13/2016 maka dapat disimpulkan bahwa Kejahatan Korporasi adalah perbuatan korporasi yang direpresentasikan oleh orang yang mewakili korporasi sepanjang dilakukan bertindak atas nama serta untuk kepentingan korporasi, dimana perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dimintakan tanggungjawab secara pidana.

 

2.2 Definisi Korupsi

Korupsi atau rasuah (bahasa Latin: corruptio dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok) adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak.

Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

-          perbuatan melawan hukum,

-          penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana,

-          memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan

-          merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Jenis tindak pidana korupsi di antaranya, tetapi bukan semuanya, adalah

-          memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan),

-          penggelapan dalam jabatan,

-          pemerasan dalam jabatan,

-          ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara), dan

-          menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara).

Dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintah/pemerintahan rentan korupsi dalam praktiknya. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan, dan sebagainya. Titik ujung korupsi adalah kleptokrasi, yang arti harafiahnya pemerintahan oleh para pencuri, di mana pura-pura bertindak jujur pun tidak ada sama sekali.

Korupsi yang muncul di bidang politik dan birokrasi bisa berbentuk sepele atau berat, terorganisasi atau tidak. Walau korupsi sering memudahkan kegiatan kriminal seperti penjualan narkotika, pencucian uang, dan prostitusi, korupsi itu sendiri tidak terbatas dalam hal-hal ini saja. Untuk mempelajari masalah ini dan membuat solusinya, sangat penting untuk membedakan antara korupsi dan kejahatan.

Tergantung dari negaranya atau wilayah hukumnya, ada perbedaan antara yang dianggap korupsi atau tidak. Sebagai contoh, pendanaan partai politik ada yang legal di satu tempat namun ada juga yang tidak legal di tempat lain.

Kondisi yang mendukung munculnya korupsi

-          Konsentrasi kekuasaan di pengambil keputusan yang tidak bertanggung jawab langsung kepada rakyat, seperti yang sering terlihat di rezim-rezim yang bukan demokratik.

-          Kurangnya transparansi di pengambilan keputusan pemerintah

-          Kampanye-kampanye politik yang mahal, dengan pengeluaran lebih besar dari pendanaan politik yang normal.

-          Proyek yang melibatkan uang rakyat dalam jumlah besar.

-          Lingkungan tertutup yang mementingkan diri sendiri dan jaringan "teman lama".

-          Lemahnya ketertiban hukum.

-          Lemahnya profesi hukum.

-          Kurangnya kebebasan berpendapat atau kebebasan media massa.

-          Gaji pegawai pemerintah yang sangat kecil.

-           

2.3 Korupsi dari Pandangan Etika

Dapat dipahami dalam kehidupan pemerintahan sebagai suatu keadaan, di mana jika etika dipegang teguh sebagai landasan tingkah laku dalam pemerintahan, maka penyimpangan seperti korupsi tidak akan terjadi.

Untuk menilai etis atau tidaknya suatu aktivitas, diperlukan peninjauan terhadap tiga konsep dasar etika. Kita ambil contoh jika korupsi terjadi pada pejabat publik dengan mengorupsi uang negara. Ditinjau dari konsep dasar etika :

1           Teori Deontologi

a.       Teori Hak

Perilaku korupsi uang negara menunjukkan bahwa hak masyarakat yang seharusnya mendapatkan kesempatan menikmati kesejahteraan dari uang negara baik secara langsung maupun tidak langsung, telah diambil oleh para pelaku korupsi.

b.      Teori Keadilan

Perilaku korupsi uang negara menunjukkan bahwa ada ketidak-adilan diantara para pejabat publik. Mereka sama-sama bekerja mengabdi pada negara, namun mendapatkan "pendapatan" yang berbeda, dan bahkan bisa mendapat "privilege" yang berbeda jika koruptor ini tetap "dirawat" oleh negara.

2. Teori Teleologi

Dalam dunia etika, teori teleologi dari Christian Wolff seorang filsuf Jerman abad ke-18 diartikan sebagai pertimbangan moral akan baik buruknya suatu tindakan dilakukan. Teleologi mengerti benar mana yang benar, dan mana yang salah, tetapi itu bukan ukuran yang terakhir. Yang lebih penting adalah tujuan dan akibat. Betapa pun salahnya sebuah tindakan menurut hukum, tetapi jika itu bertujuan dan berakibat baik, maka tindakan itu dinilai baik.

Perbincangan "baik" dan "jahat" harus diimbangi dengan "benar" dan "salah". Ajaran teleologi dapat menciptakan hedonisme, ketika "yang baik" itu dipersempit menjadi "yang baik" bagi diri sendiri. Misalnya :mencuri, menurut etika teleologi tidak dinilai baik atau buruk berdasarkan tindakan itu sendiri, melainkan oleh tujuan dan akibat dari tindakan itu. Jika tujuannya baik, maka tindakan itu dinilai baik. Contoh seorang anak mencuri untuk membiayai berobat ibunya yang sedang sakit, tindakan ini baik untuk moral kemanusian tetapi dari aspek hukum jelas tindakan ini melanggar hukum. Sehingga etika teologi lebih bersifat situasional, karena tujuan dan akibatnya suatu tindakan bisa sangat bergantung pada situasi khusus tertentu. Karena itu setiap norma dan kewajiban moral tidak bisa berlaku begitu saja dalam situasi sebagaimana dimaksudkan.

a.       Egoisme

Menurut sudut pandang teori Egoisme Psikologis, semua tindakan manusia dimotivasi oleh kepentingan self-center/selfish dan merugikan kepentingan orang lain. Sedangkan teori Egoisme Etis adalah tindakan mementingkan diri namun tidak merugikan kepentingan orang lain.

Perilaku korupsi merupakan tindakan yang mementingkan diri dan merugikan kepentingan orang lain sehingga perilaku tersebut tidak etis sesuai konsep Egoisme Psikologis.

b.      Utilitarian

Menurut teori ini suatu perbuatan adalah baik jika membawa manfaat, tapi manfaat itu harus menyangkut bukan saja satu dua orang melainkan masyarakat sebagai keseluruhan. Korupsi uang negara berarti merupakan tindakan tidak etis menurut Konsep Utilitarian, karena hanya bermanfaat bagi sebagian pihak.

2.4 Jenis Kejahatan Korporasi

1. Crime For Corporation

Dalam literatur sering dikatakan bahwa kejahatan korporasi ini merupakan salah satu bentuk white collar crimes. Dalam arti yang luas, kejahatan korporasi ini sering rancu dengan tindak pidana okupasi, sebab kombinasi antara keduanya sering terjadi. Bentuk-bentuk dan korban kejahatan korporasi itu sangat beraneka ragam dan pada umumnya bernilai ekonomis. Bentuk kejahatan korporasi secara umum yaitu pelanggaran terhadap hak-hak konsumen, kejahatan lingkungan hidup, kejahatan dibidang perpajakan dengan skala dan ruang lingkup korban yang sangat luas yaitu konsumen, masyarakat dan negara. Gagasan tentang white collar crimes pertama kali dikemukakan oleh seorang kriminolog bernama Edwin H. Suhterland dalam pidatonya di depan American Sociological Society pada tahun 1939, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam buku yang berjudul White Collar crimes. Sutherland merumuskan white collar crimes sebagai kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kedudukan sosial yang tinggi dan terhormat dalam pekerjaannya (crimes committed by person of respectability and high social status in the course of their occupation).10 Tujuan penggunaan istilah ini adalah untuk membedakan pelaku kejahatan berdasarkan status sosial karena memiliki dua elemen yaitu status pelaku tindak pidana (status of offender) dan karakter serta jabatan dari pelaku (the occupation character of offences).

2. Crime against Corporation

Kejahatan yang dilakukan oleh orang atau individu berhubungan dengan suatu jabatan yang masih dalam ruang lingkup itu. Kejahatan ini tidak hanya dilakukan oleh orang yang memiliki jabatan akan tetapi juga oleh siapapun yang berkaitan dalam ruang lingkup jabatan itu. Hal ini dilakukan untuk kepentingan individu atau pribadi bukan untuk kepentingan badan hukum, karena itu kejahatan ini mempunyai kesamaan dengan tindak pidana korupsi. Kejahatan jabatan ini antara lain, pelanggaran hukum oleh pengusaha, politisi, ketua serikat pekerja, pengacara, dokter ahli farmasi, karyawan yang menggelapkan uang perusahaan atau lembaga pemerintah dimana mereka bertugas.

3. Criminal Organization

Pengertian organisasi dalam lingkup kejahatan yang diorganisir ini adalah sekelompok orang yang sengaja dibentuk untuk melakukan kejahatan. Organisasi ini merupakan suatu kesatuan yang lebih besar dalam lingkungan penjahat. Dengan demikian ciri dari organisasi ini adalah sifat illegal dari sebuah organisasi tersebut. Dengan organisasi kriminal itu maka akan terbentuk sebuah dialek atau sandi yang dimiliki oleh para anggotanya, dan hal ini dibentuk sebagai suatu identitas geng, gerombolan, sindikat, kartel. Nilai perilaku kriminal inilah yang akan membentuk budaya kriminal yang sifatnya khusus dan dibentuk oleh anggotanya sendiri berdasarkan kesepakatan.

 

2.5 Dampak Kejahatan Korporasi

a.       Dampak bagi masyarakat (society)

Korporasi juga memiliki dampak negatif yang sangat luas bagi masyarakat yang mana pihak korban harus dilindungi melalui penegakan hukum secara efektif. Dampak kejahatan korporasi dapat dibedakan atas dampak langsung (direct victimization) dan dampak tidak langsung (indirect victimization). Aktifitas korporasi yang menimbulkan akibat yang membahayakan kehidupan masyarakat dan merugikan aspek kehidupan akan timbul kejahatan korporasi (corporate crimes). Viktimisasi yang dapat ditimbulkan baik menimpa perorangan maupun kolektif, bahkan masyarakat luas, antara lain meliputi kerugian di bidang materi, kerugian di bidang kesehatan dan keselamatan jiwa, atau kerugian di bidang sosial, hilangnya pekerjaan.

b.      Dampak Bagi Lingkungan Hidup

Dampak kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup secara umum tidak hanya menguras sumber daya alam, tetapi juga modal manusia, modal sosial, bahkan modal kelembagaan yang berkelanjutan. Jadi kejahatan korporasi ini tidak akan selesai hanya dengan memberi penyantunan korban, akan tetapi dampaknya terhadap kerusakan lingkungan hidup akibat eksploitasi yang menguras sumberdaya alam tentunya membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa kembali seperti semula, bahkan ada juga yang tidak bisa kembali lagi karena sifatnya. Kerusakan lingkungan yang terjadi saat ini karena adanya paradigma lingkungan yang salah, karena paradigma ekologi kita ini tidak ekosentris. Manusia hanya memposisikan diri sebagai outsider dari lingkunganya. Maka dari itu pandangan kita harus dirubah dari antroposentris menjadi ekosentris oleh karena itu kita harus menjadi kolifah alamiah. Suparto widjoyo mengatakan “orang merusak lingkungan, mencemarkan lingkungan itu tidak hanya dia melanggar hukum tapi dia melawan Tuhan”. Jadi tidak ada bahan pencemar yang menakutkan kecuali manusia itu sendiri. Tidak ada destroyer yang paling hebat yang menghancurkan lingkungan kecuali kerakusan manusia itu”.

c.       Dampak bagi Negara

Kongres PBB V tentang Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan Pelanggar Hukum (the Prevention of Crime and Treatment of Offender) dalam tahun 1975 kemudian dipertegas kembali dalam kongres PBB VII tahun 1985, menunjukkan “bahwa terdapat kejahatan-kejahatan bentuk baru yang dilakukan oleh korporasi yang digerakan oleh pengusaha terhormat yang membawa dampak sangat negatif pada perekonomian negara yang bersangkutan”. 32 Berdasarkan hal tersebut diatas kongres ke-5 tentang Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan Pelanggar Hukum yang diselenggarakan oleh Badan PBB pada bulan September 1975 di Jenewa memberikan pengertian dengan memperluas terhadap tindak penyalahgunaan kekuasaan ekonomi secara melawan hukum (illegal abuse of economic power), seperti pelanggaran terhadap peraturan perpajakan, perburuhan, pencemaran lingkungan, penipuan terhadap konsumen, penyelewengan dibidang pemasaran dan perdagangan oleh perusahaan trans nasional.

d.      Pengaruh Korupsi terhadap Etika Bisinis :

1.      Menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi

2.      Korupsi melemahkan kapasitas dan kemampuan pemerintah dalam menjalankan program pembangunan.

3.      Korupsi menghambat upaya pengentasan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan.

4.      Korupsi berdampak pada penurunan kualitas moral dan akhlak.

 

2.6 Contoh Kejahatan Korporasi

Kepolisian RI telah menetapkan 140 tersangka, tujuh di antaranya petinggi perusahaan, dalam kasus kebakaran hutan dan lahan yang kemudian menimbulkan bencana kabut asap dalam sebulan terakhir (Kompas, 17/9). Mereka dijerat UU Perkebunan, UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta UU Kehutanan dengan ancaman kurungan maksimal 10 tahun dan denda maksimal Rp 10 miliar.

Jumlah tersangka pelaku pembakaran hutan dan lahan diprediksi bertambah karena polisi masih memeriksa puluhan perusahaan yang diduga melakukan praktik pembakaran hutan dan lahan. Jika terbukti, izin konsesi perusahaan terancam dicabut dan dibekukan. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) menyebutkan, indikasi areal kebakaran hutan dan lahan-hingga 9 September 2015-di Kalimantan dan Sumatera seluas 190.993 hektar. Luasan tersebut terdiri dari 103.953 hektar di lahan pemanfaatan, 29.437 hektar di lahan perkebunan dari pelepasan, dan 58.603 hektar di lahan bidang tanah Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memprediksi, kerugian ekonomi akibat bencana kabut asap yang terjadi karena kebakaran hutan dan lahan di beberapa provinsi di Indonesia pada 2015 bisa melebihi angka Rp 20 triliun. Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, yang kemudian menimbulkan bencana kabut asap, bukan yang pertama kali. Dalam 20 tahun terakhir, bencana serupa hampir setiap tahun terjadi. Warga negara Malaysia dan Singapura pun menyindir Indonesia dengan kabut asapnya melalui media sosial dengan tagar #terimakasihIndonesia. Malaysia dan Singapura adalah dua negara tetangga yang rutin mendapat kiriman kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, 99 persen penyebab kebakaran hutan dan lahan merupakan faktor yang disengaja. Citra satelit yang diambil NASA membuktikan bahwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Sumatera sekarang merupakan kesengajaan karena areal hutan yang dilalap api memiliki pola. Motifnya jelas! Membakar hutan dan lahan dinilai sebagai cara paling mudah, murah dan cepat untuk membersihkan lahan (land clearing) meski dampak kerusakannya sangat dahsyat dan tak terperikan. Data Kementerian LHK dan Polri menyebutkan, ada ratusan kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di area konsesi perusahaan di Sumatera dan Kalimantan yang kini sedang mereka tangani. Di Riau terdapat 37 kasus, Sumatera Selatan 16 kasus, Kalimantan Barat 11 kasus, dan Kalimantan Tengah 121 kasus. Tak ternilai Dalam kasus kebakaran hutan dan lahan, negara seolah tak berdaya menghentikan kejahatan korporasi yang-dengan kekuatan uang-berulang kali lolos dari jerat hukum.

Otak pembakaran hutan dan lahan tak pernah tersentuh. Yang tertangkap dan divonis bersalah oleh pengadilan hanya pelaku "ecek-ecek" atau masyarakat biasa yang sering kali dijadikan "tumbal" korporasi. Korporasi mampu membuktikan dirinya jauh lebih kuat-bahkan daripada negara sekalipun-untuk terus melanggengkan kejahatannya dan memegang kendali atas sumber daya hutan dan lahan yang semestinya dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Data Wahana Lingkungan Hidup Indonesia menyebutkan, pada 2013 dari 117 perusahaan yang mereka laporkan sebagai pelaku pembakaran hutan dan lahan di Riau, hanya delapan perusahaan yang ditindaklanjuti dan satu yang divonis.

Kerugian yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan dan lahan tak terhitung nilainya. Ratusan ribu orang menderita infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Sebagian besar adalah anak-anak yang memang rentan terserang ISPA. Terbaru, bayi perempuan mungil berusia kurang dari satu tahun dari Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan, meninggal karena ISPA yang disebabkan kabut asap akibat pembakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Hingga saat ini, bencana kabut asap telah merenggut tiga korban jiwa. Selain merenggut korban jiwa dan menurunkan kesehatan masyarakat akibat ISPA, kebakaran hutan dan lahan juga membumihanguskan habitat satwa liar. Habitat gajah di Taman Nasional Sembilang dan Suaka Marga Satwa Padang Sugihan di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, hangus terbakar. Di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Tengah, karena habitatnya diselimuti kabut asap, seekor anak orangutan terjebak di areal perkebunan sawit yang terbakar karena kegiatan membersihkan lahan. Bayi orangutan lalu diselamatkan warga dan dibawa ke kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam setempat. Ke depan, karena berkurangnya habitat, intensitas konflik antara satwa liar dan manusia diprediksi kian meningkat.

Data Institute Hijau Indonesia menyebutkan, 12 juta hektar kawasan hutan Indonesia sebagai rumah bagi jutaan keanekaragaman hayati telah beralih fungsi menjadi perkebunan sawit. Kebakaran hutan dan lahan yang membumihanguskan habitat satwa liar juga menyebabkan hilangnya zat hara, musnahnya jasad renik dan binatang tanah, rusaknya tekstur tanah, naiknya suhu global, berkurangnya keragaman hayati, dan rusaknya siklus hidrologi. Kerugian korban jiwa dan ekologi akibat kebakaran hutan dan lahan tentu tak ternilai dibandingkan kerugian di sektor ekonomi, pariwisata, dan potensi yang hilang dari lumpuhnya penerbangan.

Dalam kasus pembakaran hutan ini merupakan tindakan tercela para pelaku-pelaku bisnis yang ingin memperoleh keuntungan sendiri tanpa mempedulikan masyarakat bahkan lingkungan. Para pelaku bisnis itu bertindak egois dan semena-mena demi keuntungannya sendiri mereka tidak memperdulikan yang lain.

Membakar hutan memang lebih sedikit dana yang dikeluarkan daripada menebang hutan sehingga banyak pengusaha yang memilih jalan cepat dan praktis namun kotor dan merugikan orang lain dan dunia.

 

 

Sumber :

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kebakaran Hutan dan Kejahatan Korporasi", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2015/10/03/16191531/Kebakaran.Hutan.dan.Kejahatan.Korporasi?page=all#page2.

https://randynoerhardi.wordpress.com/2013/11/25/pengaruh-etika-bisnis-terhadap-kejahatan-korporasi-dalam-lingkup-kejahatan-ekonomi/

http://dspace.uphsurabaya.ac.id:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/706/Bab%202.pdf?sequence=4&isAllowed=y#:~:text=Bentuk%20kejahatan%20korporasi%20secara%20umum,yaitu%20konsumen%2C%20masyarakat%20dan%20negara.

https://lawyeronline.id/kejahatan-korporasi-dan-pertanggungjawaban-pidana-korporasi/#:~:text=1)%20Crimes%20for%20corporation%2C%20yakni,semata%2Dmata%20untuk%20melakukan%20kejahatan.

https://malindaa68.wordpress.com/etika-bisnis/

https://www.gmpk.or.id/berita/opini/etika-bisnis-kaitannya-dengan-tindak-pidana-korupsi.html

http://abdullohsyahroni.blogspot.com/2013/11/pengaruh-etika-bisnis-terhadap.html

http://repository.uin-suska.ac.id/8174/4/BAB%20III.pdf

#bangganarotama

#narotamajaya

#thinksmart

#generasiemas

#suksesituaku

#pebisnismuda